Politik adalah seni, jika diartikan secara agak nakal. Juga politik sering dianggap sebagai ilmu siasat. Siasat untuk menguasai, siasat untuk menang dan siasat apapun yang berhubungan dengan ketatanegaraan dan kekuasaan. Pengambilan keputusan berdasarkan voting seperti yang terjadi dalam sidang pleno DPR ketika memutuskan salah satu pasal tentang pilkada langsung dan pilkada lewat DPRD adalah salah satu siasat demi tercapainya kemenangan. Siasat memerlukan tahapan-tahapan dan seni tersendiri untuk menuju kemenangan. Siasat jadi semacam alur dalam sandiwara, semua pihak memiliki siasat untuk memenangkan tujuannya.
Menjadi hal ramai sehingga muncul tagar #ShameOyYouSBY #ShameByYou dan sebagainya yang mengarah kepada Presiden SBY yang sedang melawat ke luar negeri, dan partainya, Partai Demokrat, yang WalkOut dalam pengambilan suara untuk memutuskan UU Pilkada memakai metode Pilkada Langsung atau dimoderasi via DPRD, celakanya lagi voting tersebut disiarkan secara langsung di televisi. Kemudian pak Presiden SBY mengeluarkan uneg-uneg kekecewaanya di Youtube yang justru menambah ketidakpercayaan publik karena publik mengetahui dengan sadar bagaimana proses pembuatan Undang-undang dan betapa tidak pentingnya Presiden untuk menandatangani atau tidak menandatanganinya. Ditambah lagi publik sudah hafal dengan pernyataan presiden SBY mengenai keprihatinan dan keberatan-keberatannya yang tetap dilakukan sebagaimana keberatannya menaikkan harga BBM, namun tetap saja hasilnya harga BBM dinaikkan.
Jelas di gambar di atas pada Pasal 20 UUD 1945, betapa remehnya kekuasaan presiden dalam hal keputusan penerbitan Undang-Undang dibandingkan dengan DPR.
Kemuakan publik semakin bertambah dengan melihat Youtube Suara Demokrat, tempat pencitraan Presiden SBY di sosial media, video ada di bawah.
Trending Topik World Wide Twitter tentang #ShameOnYouSBY yang bertengger selama 48 jam tiba-tiba hilang menjadi masalah tersendiri karena netizen kebanyakan beranggapan bahwa trending topik tersebut diblokir atau sengaja dihilangkan oleh Twitter atas permintaan pemerintah Indonesia. Dan kebencian netizen kepada menkominto Tifatul Sembiring pun tak terbendung lagi, beragam mention hadir karena Tifatul Sembiring dengan pongah mentweet:
#ShamOnYouSBY" height="1136" width="640" />
Saat ini ada gerakan untuk mengumpulkan KTP penolakan terhadap UU Pilkada tersebut, karena publik akan mengajukan Uji Materi UU Pilkada ke MK. Harapan publik berada dalam uji materi UU Pilkada di Mahkamah Konsitusi karena sudah tidak percaya lagi dengan pernyataan-pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang konyol karena hanya berkeberatan akan menandatangani UU Pilkada tersebut. Sebab sebagaimana pada Pasal 20 ayat 5 UUD 1945, ditandatangani ataupun tidak oleh Presiden RI, sebuah undang-undnag yang sudah disetujui DPR akan tetap berlaku dan diundangkan. Jadi publik percaya bahwa WalkOut 100 anggota Demokrat di DPR dan pernyataan SBY adalah sebuah sandiwara besar untuk menyatakan bahwa UU Pilkada dengan pemilihan kepala daerah melalui DPRD adalah sebuah upaya besar bekerjasama dengan Koalisi Merah Putih, yang merupakan musuh utama Presiden terpilih 2014 - 2019 Joko Widodo yang menang telak atas Prabowo Subianto.
Reaksi publik yang sangat cepat karena komunikasi via sosial media akan berhadapan lagi dengan siasat-siasat untuk menjegal kekuasaan dan program presiden Jokowi yang akan dilantik pada 20 Oktober 2014. Meski Asosiasi Kepala Pemerintah Daerah Se-Indonesia akan mengajukan juga hal ini ke MK, namun sepertinya publik harus bergerak sendiri karena kepercayaan satu pihak dengan pihak yang lain saat ini sudah mulai hilang karena melihat contoh sandiwara yang dilakukan Presiden SBY untuk menggolkan Pilkada secara tidak langsung, dan sandiwara pencitraan lainnya yang memuakkan dan akan menghancurkan bangsa dalam beberapa waktu ke depan.
UU Pilkada ini adalah seperti starting point koalisi musuh Joko Widodo untuk mulai menjegal semua program-program unggulannya. Kekuatan politik musuh Jokowi di legislatif memang besar dan tidak seimbang. Sebuah masa depan penuh horor dan sandiwara politik bagi negeri begajul sudah menanti didepan pintu rumah masing-masing warga.
