RUU Pilkada yang baru akan menghilangkan Pemilihan Kepala Daerah Langsung digantikan dengan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan melalui DPR dan DPRD. Dengan berbagai alasan untuk bisa masuk akal, alasan salah satunya adalah pemborosan biaya agar bisa dianggap tidak membebani anggaran negara atau duit rakyat. Namun apa dibalik hal tersebut adalah nafsu angkara tentang kontrol yang bisa dilakukan oleh elit politik lawas agar tidak kehilangan orbit atau warung dagangannya. Produk-produk wakil rakyat akan bertambah lagi selain produk perundang-undangan yang kebanyakan di luar nalar dan tidak pernah dibutuhkan masyarakat.
Pro dan kontra penghapusan Pilkada Langsung di ruang wakil rakyat tentu diatas kertas sudah akan dimenangkan oleh partai-partai politik yang mendukungnya. Jumlahnya tidak seimbang dengan partai yang menolak dihapuskannya pilkada langsung. Dan bila ini berhasil maka masyarakat akan kehilangan lagi semangat reformasi atau semangat untuk memperbaiki negari begajul karena dengan alasan betapa sulitnya pemerintah atau kepala daerah yang sulit berkoordinasi dengan wakil rakyat sebagai sebuah sistem maka tidak ada lagi penyeimbang kekuatan politik untuk menjalankan roda pemerintahan di daerah. Seperti pelajaran tentang kampanye pilpres 2014, maka akan dengan mudah rakyat semakin dibutakan dengan politik dan logikanya.
Jika mengingat suasana kubu pilpres kemarin, maka hal yang akan didapatkan jika pilkada dilakukan oleh wakil rakyat maka akan didapatkan hasil seperti ini:
- Aceh = Prabowo 38, Jokowi 33
- Sumatera Utara = Prabowo 63, Jokowi 35
- Sumatera Barat = Prabowo 49, Jokowi 16
- Riau = Prabowo 45, Jokowi 20
- Jambi = Prabowo 36, Jokowi 19
- Sumatera Selatan = Prabowo 40, Jokowi 30
- Bengkulu = Prabowo 27, Jokowi 18
- Lampung = Prabowo 51, Jokowi 34
- Bangka Belitung = Prabowo 29, Jokowi 16
- Kepulauan Riau = Prabowo 26, Jokowi 19
- DKI Jakarta = Prabowo 57, Jokowi 49
- Jawa Barat = Prabowo 65, Jokowi 35
- Jawa Tengah = Prabowo 56, Jokowi 44
- DI Yogyakarta = Prabowo 33, Jokowi 22
- Jawa Timur = Prabowo 55, Jokowi 41
- Banten = Prabowo 52, Jokowi 33
- Bali = Prabowo 27, Jokowi 28
- Nusa Tenggara Barat = Prabowo 47, Jokowi 18
- Nusa Tenggara Timur = Prabowo 34, Jokowi 31
- Kalimantan Barat = Prabowo 37, Jokowi 39
- Kalimantan Tengah = Prabowo 24, Jokowi 21
- Kalimantan Selatan = Prabowo 36, Jokowi 19
- Kalimantan Timur = Prabowo 35, Jokowi 20
- Kalimantan Utara = Prabowo 22, Jokowi 13
- Sulawesi Selatan = Prabowo 63, Jokowi 22
- Sulawesi Tengah = Prabowo 27, Jokowi 18
- Sulawesi Utara = Prabowo 25, Jokowi 18
- Sulawesi Tenggara = Prabowo 33, Jokowi 12
- Gorontalo = Prabowo 33, Jokowi 12
- Sulawesi Barat = Prabowo 34, Jokowi 11
- Maluku = Prabowo 25, Jokowi 20
- Maluku Utara = Prabowo - , Jokowi -
- Papua = Prabowo 35, Jokowi 21
- Papua Barat = Prabowo 28, Jokowi 17
[ sumber : tempo ]
Jadi bisa dibayangkan apa yang akan terjadi pada program-program yang akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo nantinya, selain hancur di tingkat bawah pasti akan terjadi banyak penolakan dari pemerintah daerah. Mengapa itu terjadi karena di negeri begajul menjadi wakil rakyat bukan mengedepankan kepentingan rakyat yang diwakilinya namun menjadi sebuah pekerjaan dan kedudukan yang tidak akan turun lagi sebagai bukan elite politik. Wakil rakyat adalah pekerjaan yang bisa untuk menambah kekayaan dan pendapatan, karena kerjanya hanya rapat dan menghasilkan kebijakan yang tidak bijak bagi kebanyakan rakyat. Pun masih ikut campur dalam kegiatan eksekutif yang akan mengalirkan keuntungan tertentu bagi para wakil rakyat tersebut.
Jadi bagaimana program presiden untuk berusaha menghadirkan negara yang bekerja amatlah sulit, karena memang biasanya negara tidak pernah bekerja, negara akan menyuruh subkontraktornya untuk mengerjakan pekerjaannya dan mendapatkan keuntungan dari perjanjian kerjasamanya tersebut. Jadi sebuah mimpi yang indah ketika APBN akan surplus atau ada keuntungan negara tiap tahunnya yang bisa ditabung dan tidak perlu berhutang. Meskipun sebenarnya sangat mudah untuk melakukan atau membuat negeri begajul menjadi sangat kaya dan berpenghasilan untuk dapat dibagikan menjadi kesejahteraan masyarakat.
Kebusukan para wakil rakyat dan elite politik di negeri begajul sudah disadari masyarakat sejak bangsa ini terbentuk. Kehidupan masyarakat yang tidak pernah diatur dengan baik pun menghasilkan rakyat yang bisa mengantisipasi kehidupannya. Apa sih yang diinginkan masyarakat selain hidup yang ternteram dan harmonis, masyarakat jelas akan mengambil jalan-jalan positif dan bekerjasama untuk kehidupannya yang nyaman. Seperti yang terjadi pada era orde baru, meski tekanan ada demikian hebatnya toh masyarakat masih bisa hidup dengan segala kesengsaraan dan menurunkan kualitas hidupnya agar tidak terjadi disharmoni. Negeri yang penuh berkah ini selalu belajar hal baru untuk kehidupannya.
Sebagaimana otak yang menyadari akan datangnya rasa sakit dan memberikan perintah kepada otak untuk menyatakan bahwa sedang mendapatkan perlakuan yang berakitbat menyakitkan, namun otak juga akan menciptakan persepsi untuk menyatakan bahwa sakit tersebut tidak apa-apa dan ada hal lain yang lebih menyakitkan. Dengan harapan hadiah yang lebih besar yaitu, hidup.
