Produktivitas bukan efektivitas

 

Produktivitas bukan efektivitas

Tarif dasar listrik akan dinaikan, entah berapa persen itu tidak penting. Karena semua masyarakat sudah memerlukan listrik lebih dari apa yang bisa di berikan oleh perusahaan listrik negara. Tidak hanya untuk hal-hal yang bersifat produktif namun juga untuk penerangan dan kebutuhan sehari-hari untuk menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga dan lain sebagainya. Dan yang jelas itu sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Entah TDL, tarif dasar listrik itu mau dinaikkan berapapun masyarakat akan selamat, terutama yang memiliki produktivitas dan sangat tergantung dengan adanya power atau listrik. Hanya artinya sesudah tarif dasar listrik dinaikkan, bukan tidak mungkin harga-harga akan melambung juga semampunya, dan setinggi-tingginya.

Harga naik karena ongkos produksi naik adalah hal yang sangat wajar. Berlainan dengan rencana pembatasa BBM. BBM dibatasi menjadikan harga tidak naik namun mungkin produktivitas dan jumlah produksi juga akan menurun. Mungkin saja akan menjadikan beberapa komoditas agak tersendat produksinya, namun sama saja karena kurangnya ketersediaan barang maka harga komoditi tersebut akhirnya juga naik. Terkecuali ada impor barang untuk menutupi hal tersebut, harga akan stabil namun masyarakat luka memar hatinya karena harus membeli barang dan produksinya dikalahkan oleh komoditas dari luar negeri. Sama hasilnya, masyarakat tercekik.

Sementara hal lainnya yang juga sulit di nalar adalah kenaikan anggaran untuk DPR yang sama sekali tidak berproduksi, khususnya komoditas yang bisa diperdagangkan dan memiliki impak yang langsung diterima oleh masyarakat. Seribu manusia pilihan tersebut yang dibantu dengan ribuan staff ahli tersebut membutuhkan BBM dan Listrik yang tak kalah dahsatnya dengan orang kota dan beberapa puluh persen sangat lebih banyak dibandingkan orang kampung. Terutama Jakarta yang desain kotanya sangat aneh, sehingga membutuhkan biaya tinggi untuk mobile dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Mungkin juga tak ada yang salah dengan hal itu, hanya karena mungkin sudah sedikit tersedianya barang sehingga mahal untuk jadi BBM dan Listrik sehingga semua harus menghadapi hal ini.

Seperti halnya ekonomi kerakyatan atau politik pertanian yang cenderung berbau kapitalistik. Mendorong produktivitas, mendorong swasembada pangan, mendorong hasil pertanian agar panen banyak, menaikkan devisa, agribisnis, pariwisata dan sebagainya yang berada jauh dari ibukota, namun lupa akan pondasi kesejahteraan petani, pendidikan bagi keluarga petani. Jika diluaskan dalam dunia yang letaknya berbeda seperti di kantor-kantor di kota-kota besar, para staff didorong untuk berpikir kreatif, menghasilkan kara-karya yang layak jual, terutama keluar negeri, untuk mencadangkan devisa agar lebih banyak, namun digebuki dengan UMR dan UMK yang pas, listrik yang selalu naik, sarana transportasi yang harus memerlukan perjuangan untuk masuk kantor, sarana informasi teknologi yang ketinggalan progresnya dengan penjualan gadget. Hampir sama juga dengan pemberi solusi tingkat tinggi semacam devisa negara, para TKW dan TKI yang kesejahteraannya pun harus diperjuangkan sendiri tanpa ada campur tangan yang berarti dari para pemegang kebijakan.

Manusia, masyarakat dan tenaga kerja adalah manusia, berbeda dengan  robot yang membutuhkan listrik dan pemrograman tertentu akan melakukan hal-hal produktif dengan efisiensi yang bisa di ukur, namun dengan investasi yang tidak murah juga. Manusia memerlukan hal-hal tertentu sehingga produktivitasnya maksimal, memerlukan harapan yang jauh ke depan dan nyata untuk mempertahankan semangat dan menahan kemarahannya. Sebagaimana Amerika yang harus menciptakan '' karena para pekerjanya juga butuh istirahat dan suasana relaks.

Jika memang negara belum mampu mengubah anggarannya untuk tetap defisit, toh masih bisa utang lagi ke IMF, demi kesejahteraan warganya. Bukan lantas warganegaranya harus membeli secara boros barang-barang pokok komoditas penunjang produktivitas kepada negaranya sendiri, sementara negara membiarkan para pekerja penghasil devisanya digebuki dan tidak dimanusiakan di negara lain. Sementara para elite negara dengan santai dan boros mengabiskan keuntungan dari barang yang dijual negara kepada rakyatnya dengan gaji dan fasilitas yang lebih dari cukup, untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan yang lebih kejam lagi untuk memeras keringat warganya. Mungkin memang harus begitu, namun pertanyaannya adalah', 'sampai kapan?'

Atas