Orang miskin di Indonesia sebenarnya sudah paham dan tahu mengapa BUMN yaitu Badan Usaha Milik Negara itu aneh dan tempat 'kelonan'. Anehnya kenapa, karena kebanyakan dalam laporan perusahaan yang dimiliki negara tersebut biasanya dalam laporannya selalu merugi, namun ganjil karena para pegawainya kebanyakan makmur dan tidak miskin searah dengan perusahaan BUMN tersebut. Maklum ini logika wang sinawang atau logika sejauh mata bisa melihat dan otak menginterpretasi secara sangat sederhana. 'Kelonan' disini maksudnya adalah sudah berasyik masyuk atau kongkalikong dengan hidup yang enak dan mewah.
Sudah barang tentu pernyataan-pernyataan seperti ini muncul ketika harga-harga naik yang dibarengi dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal seperti untuk pertumbuhan ekonomi atau apapun yang menunjukkan ketidakberdaulatnya atau lemahnya fundamental ekonomi. Serta nampak terlihat bahwa tidak ada perilaku politik yang bisa mengendalikan pasar, sebab hanya melakukan tindakan politk pasaran, dan dengan begitu semua yang ada dalam kemewahan demokrasi hanyalah aktor-aktor para pelaku pasar yang berhasil. Seperti mengapa politikus atau penguasa harus kaya dan memiliki berbagai perusahaan untuk mendukung usahanya melalui jalur politik. Mungkin hanya militer yang kelihatan berbeda, karena kita tidak tahu bagaimana mereka menjual senjata atau menjual power kekuasaanya terhadap kepemilikan senjata dan pasukan.
Biaya politik kadang menjadi hantu atau hal yang harus dipahami sebagai hal yang harus dilakukan, demi kemewahan kekuasaan dan demokrasi. Pun seperti biaya intelijen yang tidak pernah ada dan memang harus tidak pernah ada buktinya, maklum intelijen memang harus begitu. Intelijen kalau ketahuan dan ada bukti kwitansi pastinya akan sangat memalukan dan disebut sebgai kegagalan intelijen. Semua hal tersebut dipahami dan mungkin dilakukan kita semua, namun bagaimana kita melihat politik presiden baru kita Joko Widodo yang memilih faisal Basri sebagai Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas (Migas), untuk menghadapi atau menjadi panglima perang sipil memerangi mafia migas yang sudah berpengalaman dan memiliki power kuasa dan keuangan yang sulit dibayangkan, apalagi oleh rakyat miskin.
Perjuangan ini seharusnya didukung dulu, untuk membongkar dan menghilangkan mafia migas, daripada hanya demo kenaikan harga BBM yang memang harus dilakukan karena negara sudah digerogoti kerugian besar sebab praktik-praktik dalam bisnis minyak dan gas yang tidak pernah terbuka dan terkontrol oleh masyarakat luas, terlihat hanya dari kalangan tertentu dan universitas-universitas atau institut-institut tertentu yang sudah lama 'kelonan' dengan kemakmuran selisih harga dan pembohongan besar terhadap rakyat banyak, jika tidak bisa dikatakan sebagai negara, yang secara konstitusi harus bertanggung jawab kepada rakyat melalui wakilnya yang sudah terlanjur 'kelonan' dengan kemewahan dan kebohongan.
Saat ini Faisal Basri sebagai ketua Tim Reformasi dan Tata Kelola Migas memang sepak terjangnya harus kita sorot agar bisa memahami bagaimana trik yang dilakukan baik Faisal Basri maupun Pertamina sebagai penguasa minyak negara kita yang legal, dan beranak pinak. Petral. PT Pertamina Energy Trading, Ltd yang bagi orang awam pasti baru mendengarnya saat-saat ini menjadi pintu masuk Faisal Basri untuk mendapatkan berbagai informasi masalah dalam tata kelola migas. Entah juga Pertamina 'kelonan' dengan siapa sehingga memiliki anak yang bernama Petral.
Membuat tercengang memang ketika Faisal Basri atau Tim Reformasi Tata Kelola Migas mendapati atau mendapatkan temuan bahwa Pertamina mengimpor BBM dalam bentuk Pertamax RON 92 yang kemudian dijadikan bensin subsidi Premium RON 88, semenatara memang RON 88 Premium saat ini sudah tidak yang menjual di dunia. Hal ini tentu saja disanggah oleh Pertamina yang merasa tidak mungkin akan terlihat sebodoh itu dengan mengatakan bahwa minyak produksi Indonesia adalah minyak dengan RON 70 yang harus diupgrade menjadi RON 88 sehingga menelan subsidi yang sangat mahal, pun jika otak kita sehat maka duit subsidi negara untuk Premium pasti juga dibutuhkan untuk menurunkan dari RON 92 Pertamax menjadi RON 88 Premium.
Agar tidak seperti kabar hoax, silahkan buka link ini, atau baca saja kutipan di bawah ini dari sumbernya:
Jakarta -Kemarin, Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri menyatakan, selama ini Pertamina melalui PT Pertamina Energy Trading Ltd (Petral), melakukan impor BBM RON 92 dan diturunkan menjadi RON 88, untuk memenuhi kebutuhan BBM subsidi dalam negeri.
Faisal mengatakan saat ini BBM RON 88 sudah tidak dijual lagi di pasaran. Heran memang, Indonesia masih mempertahankan BBM RON 88 sebagai bensin subsidinya.
Anggita Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Ibrahim Hasyim pernah mengatakan, saat ini di dunia sudah tidak ada lagi yang menjual bensin RON 88.
Ibrahim menceritakan, BBM impor yang dibeli Indonesia dari luar negeri adalah jenis premix RON 90 atau pertamax RON 92. Akhirnya terpaksalah bensin tersebut dijadikan bensin subsidi yang dijual di SPBU-SPBU.
Sementara Komisaris Utama Pertamina Sugiharto juga pernah mengakui, saat ini tidak ada lagi negara yang menjual bensin premium RON 88. Jadi yang diimpr adalah RON 90 atau premix.
"Ya memang menggunakan aturan berpuluh tahun selalu menggunakan RON 88, namun saat ini yang menjual RON 88 sudah makin langka di dunia," kata Sugiharto.
Bensin varian RON 88, RON 92, dan RON 95 memang bisa diketahui dengan perbedaan warnanya. Namun belum tentu bensin berwarna kuning seperti di SPBU Pertamina, adalah premium RON 88
Tahun lalu, seorang pejabat Kementerian ESDM mengatakan, perbedaan warna memang digunakan untuk membedakan jenis bensin. Ini dilakukan untuk menghindari agar konsumen yang membeli pertamax tidak tertipu diberi bensin premium.Sedikit berbeda cerita dari Wakil Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Fahmi Matori. Dia mengatakan, bensin premium yang dijual di SPBU adalah bensin jenis RON 92 alias pertamax.
Vice President Corporate Communication Pertamina, Ali Mundakir, juga pernah mengakui soal sulitnya mendapatkan bensin RON 88. Menurut Ali, Pertamina memesan khusus kepada produsen minyak RON 90, yang kemudian dicampur dengan naphtha 20% sehingga spesifikasinya turun menjadi RON 88.
Lantas, kenapa sampai saat ini BBM subsidi masih dipertahankan untuk jenis RON 88?
Juga dari ini:
VIVAnews - Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas, Faisal Basri mengatakan, terlalu banyak penyimpangan dalam proses impor dan produksi premium Ron (Research Octane Number) 88.
Menurutnya, dengan penggunaan pertamax Ron 92, dapat meminimalisir praktik penyimpangan yang terjadi.
"Di pasar minyak luar negeri, itu sudah tidak ada Ron 88. Kalau pun Pertamina beli Ron 88, tentunya harus pesan dulu ke penjual yang nantinya akan memproses pengolahan lanjutan Ron 92, menjadi Ron 88," katanya di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Kamis 4 Desember 2014.
Selanjutnya, dia menekankan, untuk bisa menghasilkan produk premium dengan kadar Ron 88, seperti yang dijual ke masyarakat, diperlukan upaya blending, atau pengolahan lanjutan di kilang-kilang Pertamina.
"Kita punya lima kilang, dengan empat kilang hanya bisa Ron 88. Itu kan cuma buat premium, 30 persen memenuhi kebutuhan. Kurangnya, kita Impor 70 persen," ungkap pria yang juga pengamat ekonomi itu.
Sebelumnya, Faisal Basri menganjurkan agar mengunakan BBM jenis pertamax. "Selain mengurangi polusi udara. Juga untuk meminimalisir penyimpangan, atau mafia migas," tambahnya.
Tentu saja dapat disimpulkan bahwa bensin Premium RON 88 saat ini yang kadang kita antre di Pom Bensin itu adalah hasil kelonan subsidi BBM. Baik yang dari minyak kita sendiri yang katanya RON 70 atau minyak impor Pertamax RON 92 yang dibuat jelek dengan biaya subsidi menjadi bensin Premium RON 88. Padahal kita tahu juga berapa jumlah perusahaan dalam negeri yang bisa melakukan pengeboran minyak?. Dan kita memiliki banyak broker migas yang membuat harga minyak menjadi mahal, sehingga BUMN kita pun harus kelonan untuk memiliki anak perusahaan dan agar bisa kelonan dengan keuntungan yang pastinya tidak masuk ke negara, karena dilaporkan selalu bangkrut dan nombok. Karena tidak menggunakan Tata Kelola Migas yang jujur dan bersahaja, namun menggunakan Tata Kelonan Migas yang enak, renyah dan melahirkan anak-anak perusahaan yang siap bekerja mencaplok dan menyulap uang subsidi negara bagi rakyat.
Satu sisi subsidi saat ini diturunkan dengan menaikan harga pasaran premium RON 88 yang harganya hanya selisih sedikit dengan Pertamax RON 92 oleh Presiden Jokowi. Politik Jokowi yang menentang atau berlainan dengan kondisi harga minyak ini memang harus disoroti namun sebagai korban keadaan, Presiden Jokowi juga membentuk Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang akan menyerang atau memperbaiki tata kelola Migas negara. Sudah sepantasnya dapat dilihat bahwa sasaran tembak Jokowi itu siapa?. Semoga saja Tim reformasi tata kelola Migas bisa bekerja lebih cepat untuk menghancurkan cara-cara proses tata kelola migas yang terlalu banyak kelonan dengan kerugian negara. Dan sangat jelas sebenarnya siapa yang harus di demo.
