memang sungguh menyedihkan hidup miskin di negara yang kaya SDA-nya.

miskin adalah pilihan bukan kesalahan. ini dibuktikan dari sunah Rosul SAW " Alloh SWT Tidak akan merubah nasib seseorang kecali dirinyalah yang merubah nasibnya sendiri"

[...] bencana dan permasalahan harus menggeliat dan bangkit. Warga kota harus bisa mudik membawa misi Ekonomi Kerakyatan semampunya. Mencoba untuk kembali dan membelanjakan hasil jerih payah di daerahnya, membagi-bagikan [...]

[...] kaki lima, yang kena gusur dan sampai dibakar tempatnya berdagang. Lha katanya untuk mendongkrak Ekonomi Kerakyatan, rakyat harus dilatih menjadi wirausaha. Nah ketika mereka beride untuk beruwirausaha, kok malah di [...]

[...] dan layanan perbaikan ekonomi semata yang mengarah pada kaburnya aras kebangsaan dan kearifannya. Ekonomi Kerakyatan nantinya tidak lebih hanya sebuah jargon sebagai peredam gejolak konflik, hanya bersifat dan [...]

Sebetulnya semua pemimpin pro-rakyat hanya saja yang lainnya terlambat menyuarakan atau kalah ngomong sekian detik saja, yang jelas bangsa ini, ekonom ini, pejabat ini, bisa menyetir bisa mengendalikan, bisa menjinakkan kuda hitam yang santer di sebut neolib kalo dah bisa takluk itu kuda hitam mantab jalannya. Yes....bangsa ini, yes...rakyatnya, dipikir-pikir semuanya pada saat ini kok lupa yang namanya demokrasi ekonomi pancasila yang soko guru ekonominya koperasi ya...?

[...] melihat kehidupan sosial yang ternyata hanya merupakan angan-angan semata sebagaimana halnya ekonomi kerakyatan yang cukup berhasil membuat ontran-ontran character assasination. Menjadi sebuah lakon baru dalam [...]

[...] operasi ini juga masih mendukung Processor Intel 300 MHz dengan memori 256 MB, bwahaha... inget Ekonomi Kerakyatan jadinya... coba aja pasang Jendela XP ke CPU Intel Processor 300 MHz dengan memori SDRAM 256 MB, [...]

[...] operasi ini juga masih mendukung Processor Intel 300 MHz dengan memori 256 MB, bwahaha… inget Ekonomi Kerakyatan jadinya… coba aja pasang Jendela XP ke CPU Intel Processor 300 MHz dengan memori SDRAM 256 [...]

[...] operasi ini juga masih mendukung Processor Intel 300 MHz dengan memori 256 MB, bwahaha… inget Ekonomi Kerakyatan jadinya… coba aja pasang Jendela XP ke CPU Intel Processor 300 MHz dengan memori SDRAM 256 [...]

[...] operasi ini juga masih mendukung Processor Intel 300 MHz dengan memori 256 MB, bwahaha… inget Ekonomi Kerakyatan jadinya… coba aja pasang Jendela XP ke CPU Intel Processor 300 MHz dengan memori SDRAM 256 [...]

[...] http://www.suryaden.com/content/ekonomi-kerakyatan [...]

[...] di negeri begajul itupun harus mengusung dua mata pisau yang aneh pula yaitu neoliberalisme dan ekonomi kerakyatan meski harus dengan mengcharacter assasination antar sesama calon. Hal ini memang mendekati [...]

Sekarang ini orang meributkan tentang ekonomi. Yang satu mengatakan, "anti neoliberal!!!" yang lain menyerukan "ekonomi kerakyatan!!!" Rasanya aneh mendengarnya, karena seolah-olah ekonomi sudah berevolusi menjadi spesies-spesies yang berbeda. Sepertinya, ada mahluk "neoliberal" sedangkan yang lain adalah "kerakyatan". Apakah yang kerakyatan tidak neoliberal? Apakah yang neoliberal tidak merakyat?

Tanpa memahami sejarah munculnya istilah-istilah itu, pengungkapan istilah begini kelihatannya hanya berguna untuk menunjukkan identitas yang berbeda. Manfaatnya, sekarang ini pemilu sedang diselenggarakan dan sekarang capres-capres sedang berjuang merebut 'hati rakyat'. Di sisi lain, rakyatnya juga mendadak menjadi penuh perhatian dan ingin memperoleh kursi terbaik di panggung pemilu, agar bisa turut berpartisipasi dalam komentar dan diskusi.

Masalahnya, banyak hal tidak bisa dipandang terpisah, terisolasi, seperti yang didengar dalam banyak berita seperti sekarang. Misalnya tentang kerakyatan, apa yang bisa dikatakan tentang ekonomi yang merakyat? Semua ini disimbolkan dengan sikap 'berpihak' kepada rakyat yang secara tidak langsung mengatakan bahwa selama ini Pemerintah tidak berpihak pada rakyat. Tetapi kalau Pemerintah yang dipilih rakyat tidak berpihak kepada rakyat, bukankah seharusnya Dewan Perwakilan Rakyat sudah bertindak jauh-jauh hari, bukan hanya menjelang kampanye pemilu ini saja?

Lebih parah lagi, kenyataannya adalah DPR juga yang turut mengambil keputusan atas berbagai kebijakan, yang belakangan disebut tidak memihak rakyat. Nah, bagaimana menjelaskan ada perwakilan rakyat yang tidak memihak mereka yang diwakilinya? Inilah Indonesia yang membingungkan. Lantas seperti apa ekonomi yang merakyat itu?

Yang digambarkan kemudian adalah hal-hal yang populer di mata rakyat. Bukankah enak sekali kalau sekolah bisa betul-betul gratis, kalau harga bahan pokok tidak naik lagi, harga BBM tidak pernah naik lagi, dan segala hal yang diatur oleh PEMERINTAH, di mana pasar tidak lagi menjadi penentu atau penguasa, serta Indonesia berdiri sendiri untuk menentukan sendiri apa yang baik bagi rakyatnya.

Untuk mencapai tujuan-tujuan itu, tentunya harus ada orang-orang yang berani, yang bisa membabat habis korupsi, yang bijaksana untuk mengendalikan pasar dan harga-harga, yang bisa... seperti manusia yang serba-hebat dan serba-bisa, begitulah.

Kita semua setuju bahwa sudah waktunya korupsi sekarang juga dienyahkan dari bumi Indonesia. Tetapi, bagaimana mau menghilangkan korupsi jika kekuasaan untuk mengendalikan jatuh ke tangan sekelompok orang saja? Jika memang mau bebas korupsi, caranya adalah transparansi dan pembagian kekuasaan, bukan pemusatan kekuasaan.

Bayangkan ada sebuah pasar, di mana para penjual dan pembeli bertemu. Mereka semua asyik bertransaksi, dan tentunya ada kompetisi yang terjadi. Yang bawa barang paling bagus dan harga paling 'pas' menikmati proses dagang yang baik sampai barang bawaannya habis semua. Yang bawa barang jelek dan mau menjual dengan harga mahal, terpaksa gigit jari melihat pesaingnya laku berjualan sementara ia sendiri hanya duduk-duduk saja.

Tetapi kemudian, karena yang duduk-duduk itu jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan mereka yang berdiri dan berseru-seru dan laku jualan, maka Penguasa Pasar datang dan membuat peraturan bahwa semua penjual harus bergiliran jualan dan semua pembeli harus menerima apa saja yang dijual dengan sebuah harga yang sama, walaupun kualitasnya berbeda. Dasarnya adalah tidak boleh ada orang yang menjadi miskin, sementara yang lain ada yang menjadi kaya.

Tentu saja pengaturan itu kelihatan bagus di awalnya, tetapi karena Penguasa itu manusia juga, maka ada orang yang berbisik-bisik dan menawarkan keuntungan ekstra bagi Penguasa supaya bisa mengatur transaksi yang lebih besar bagi dirinya sendiri. Maka Penguasa membuat peraturan baru dan tambahan baru, yang diam-diam menguntungkan sebagian orang dan merugikan orang yang lain. Siapa yang peduli? Yang dirugikan juga tidak mau ambil jalan konfrontasi, sebaliknya mengendap-endap mencari kesempatan untuk bisik-bisik lagi mencari celah dan jalan keuntungan...

Seperti itukah jenis ekonomi yang kita inginkan?

Atau, kita lebih suka melihat semua orang dipacu untuk memberikan yang terbaik dengan harga yang paling murah, sehingga para pembeli mendapatkan keuntungan yang terbesar? Sayangnya, cara seperti ini sudah kadung dicap sebagai "neoliberal", suatu produk yang dianggap jahat dan tidak pantas dijalankan di negeri ini. Masalahnya 80 persen pelaku bisnis ternyata tidak bisa memberikan yang terbaik dengan harga murah, karena tidak terbiasa berdisiplin dalam manajemen strategi, manajemen operasional, dan manajemen keuangan. Daripada susah-susah membangun pelaku usaha untuk kerja lebih baik, lebih mudah menerapkan prinsip kekuasaan untuk mengendalikan pasar, yang disukai dengan istilah "ekonomi kerakyatan" karena disebut-sebut membela rakyat kecil yang banyak jumlahnya.

Jika Indonesia hanya sebuah negara yang tidak berhubungan dengan dunia, barangkali kita bisa menerima (dengan rasa waswas) cara seperti ini. Kenyataannya, Indonesia tidak sendirian, karena negeri ini juga bertransaksi dengan dunia melalui ekspor dan impor. Dalam banyak hal seperti produk obat-obatan dan teknologi dan komunikasi, Indonesia masih bergantung kepada negara lain.

Masalahnya, tidak semua yang ada di negara ini berhasil bekerja dengan baik, dan kita harus menanggung 'kekalahan' transaksi dagang dengan banyak pihak lain. Indonesia bukannya tidak berusaha keras; karena akhirnya pelan-pelan cadangan devisa bisa bertambah juga sampai cukup untuk membiayai impor kurang lebih selama 4 bulan. Tetapi dana yang tersedia jumlahnya terbatas untuk wilayah dan penduduk yang begini luas dan banyak. Kalau sekarang Pemerintah harus memilih antara membayar utang luar negeri atau membayari kebutuhan rakyat yang miskin, yang manakah yang harus diprioritaskan?

Sebenarnya, kenyataan tentang kemiskinan rakyat tidak bisa dijawab dengan "keberpihakan" yang diartikan memberi BLT dan subsidi-subsidi serta peraturan yang mengecualikan mereka dari tuntutan untuk bekerja keras. Jika Pemerintah mengobral sekolah gratis dan subsidi yang meningkat terus -- seperti yang dinyatakan oleh sejumlah juru kampanye dalam pemilu -- maka yang diperoleh adalah ekonomi manja, bukan ekonomi kerakyatan.

Yang kita butuhkan adalah peraturan yang melindungi kesempatan yang adil bagi semua orang untuk berkembang, bukan pembatasan. Yang kita perlukan adalah kepastian bahwa tidak ada orang yang bisa memaksakan kehendak sehingga yang lebih maju harus berhenti atau mundur, demi membela yang tidak bekerja keras kelihatan maju. Yang kita perlukan adalah jaminan ada kesempatan yang sama bagi semua orang untuk bekerja, dan tidak perlu meminta izin melalui berbagai-bagai meja yang diisi oleh preman-preman dan perampok-perampok berbaju seragam.

Apakah seruan ini terbaca sebagai corak "neoliberal"? Ini bukan neoliberal, tetapi bisa saja orang memandangnya demikian. Tetapi kalau memang harus demikian, saya akan memilih orang yang masih memakai akal sehatnya dan melihat kebutuhan kita dalam jangka panjang, daripada mendengarkan mereka yang membujuk-bujuk dengan kenikmatan sesaat serta mengabaikan kerusakan jangka panjang.

setuju banget dengan ekonomi kerakyatan,,,,
seperti koperasiku, KOPMA UNY yang semakin hari semakin jaya
dan anggotanya pun semakin sejahtera,,,,
itu hanya sebuah contoh mikro aja,,,,haha,,,
mmmmmmm,,,,,,,,,
ada lagi nie,,,,,
ternyata disebuah negara maju, negara apa ya?lupa,,,hehe
yang memproduksi hape adalah sebuah koperasi lho????

yoi chuy.... tambah tahun rakyat yang kaya dan yang miskin bisa di bedakan......... yang kaya tambah kaya,, yang miskin tambah melarat.......

Selama ini, sejak orde baru, pemerintah memberikan keberpihakan kepada pengusaha besar dengan memberikan kue ekonomi yang besar kepada mereka dengan harapan terjadi trickle down effect. Keberhasian pengusaha besar diharapkan dapat melemparkan remah-remah ekonomi kepada yang lain. Kenyataannya, trickle down effect tidak pernah terjadi karena setiap kali piring pengusaha besar itu mulai tidak mampu menampung kue, mereka membuat piring yang lebih besar. Akibatnya, nggak pernah ada remah-remah ekonomi yang berceceran yang bisa dipungut rakyat.

Keberpihakan kepada yang besar itu telah menciptakan lingkaran setan kemiskinan yang tidak dapat dipecah. Rakyat termiskinkan secara struktural. Akses kepada kredit atau permodalan tertutup. Kalau pun ada, kredit kepada bakul maupun petani bunganya tinggi mencekik leher. Kredit untuk rakyat harus diambil di Bank Perkreditan Rakyat. Bunga pinjaman di BPR itu sangat tinggi karena BPR itu memberikan kredit kepada rayat dari dana hasil meminjam dari bank besar. Apabila kini ada KUR atau KUT, tentu melegakan kita semua.

Ekonomi kerakyatan, tentu saja memberikan keberpihakan yang luas kepada rakyat. Diharapkan tidak akan ada lagi keberpihakan kepada pengusaha-pengusaha besar yang rakus yang ternyata tidak mau membagi kue ekonomi kepada yang kecil. Malah, mereka ngemplang BLBI ratusan triyun padahal anggaran untuk mempertahankan negara ini hanya puluhan trilyun.

Memang ekonomi kerakyatan susah dijelaskan dengan teori ekonomi karena para ekonom kita belajarnya dari luar negeri. Mereka tidak mampu menciptakan teori ekonomi baru tetapi hanya bisa mbebek teori ekonomi ciptaan luar negeri. Apabila sudah begitu, apa iya kita masih berani bicara bahwa kita mampu berpikir?

Dulu ada revolusi industri terus muncul Marx yang menyelamatkan dunia dengan komunismenya dan terus muncul kapitalisme disusul liberalisme, terus neo liberalisme karena banyaknya monopoli dari MNC.
di Indonesia muncul Ekonomi Pancasila (agar didukung politik waktu itu) yang basisnya Ekonomi Rakyat Indonesia (istilahnya agak bau-bau kiri) sekarang muncul lagi karena dinamika politik. eh Mafia Berkeley dimunculkan lagi, tahun-tahun lalu kok sudah dilupakan. Ekonomi Kerakyatan (baca Indonesia, karena hanya cocok di Indonesia) basisnya MORAL (baca; kejujuran, keikhlasan, keterbukaan) kaca brenggalanya ya Koperasi.
Waduh banyak koperasi yang amburadul karena manajernya ngapusi, duitnya nggak karuan, karena manajemen berdasarkan kepercayaan dan pengurus banyak yang nggak mudeng bisnis hanya jabatan saja, terima gaji bulanan selesai, anggotanya ya tetap saja bodoh bodoh, anut saur waktu rapat anggota, nggak ada anggota yang terus jadi wiraswasta hebat, ya tetap saja anggota, ya tetap saja ngutang (hasil utama koperasi KSP)
Jadi mau Ekonomi Kerakyatan (Indonesia) siapkan Moral yang baik, suwun

Heeemm... saya mesti baca dua kali baru ngerti.
Anw tunggu saja apakah jargon ekonomi kerakyatan yg didengungkan tersebut akan dilaksanakan ?
Ato tinggal jargon belaka
semog bukan opsi kedua yg terjadi

ra mudengan kiiiiiii

taunya cuma kebutuhan rakyat yang ekonomis aja, ra mudengan ama ekonomi kerakyatan...ntar malah dijadiin sasaran dan korban character assasination =))

jangkrik bosss

konsep ekonomi kerakyatan sesungguhnya sudah digagas oleh Moh Hatta. namun, setiap kali terjadi pergantian rezim, kosakata itu nyaris hanya jadi slogan penghibur buat rakyat yang selama ini memang sudah amat menderita akibat rendahnya daya beli dan rendahnya posisi tawar di mata calon penguasa atau penguasa.

Ekonomi kerakyatan....Rakyat dan segala hal yang berbau RAKYAT lagi laku...!!! Sebagai pemanis mereka yang sedang menggelar dagangan......Sang Maestro sedang napak laku sebagai tukang jamu......

ngono iku kang, wong sing gak tau ngerasakno bakulan nang pinggir ndalan, gak eruh sak tenane sing dibutuhkan rakyat untuk ikut bermain di sektor ekonomi itu bagaimana

orang miskin sekarang mang jarang ada yang bela...ekonomi juga nggak bela...

Ekonomi kerakyatan sedang dikumandangkan oleh mereka semua, sekarang hanya menunggu kata-kata mereka.

Saya sebagai rakyat mengatakan, apa yang menjadi kebijakan pemerintah sekarang belum memihak rakyat...

masyarakat kita yang masih awam tentang kebijakan ekonomi dan isme-isme tidak akan terlalu terpengaruh terhadap calon yang akan dipilihnya. nyang penting siapa yang giat serangan fajar pada saat masa tenang nanti, itu yang akan dipilih.
masalah kebijakan, mmm...
emang susah kalo talk show, debat, atau diskusi dengan orang pintar, karena secara penguasaan verbal, mereka jauh lebih pintar. apalagi batasan isme-isme ekonomi itu juga tidak jelas. bisa tarik ulur.

selamat datang di PT. NKRI....!!!

salam kenal mas, tak link ke t4ku ya..

dan yang lebih parahna lagi rakyat dipaksa untuk miskin dengan segala macam kebijakan2 yang berdalih pro rakyat. dalam pemilu tidak boleh golput, itu haram hukumnya, namun kenyataannya malah jutaan rakyat dipaksa golput. hidup golput

Hmmm.. kaya dan miskin.. sulit dibedakan mas..

Mantap kang analisa nya cukup tajam nih mengenai ekra, saya kagum dan senang dengan tulisan ini.

Dulu waktu ambil skripsi ama dosenku ditanya arti dari ekonomi kerakyatan dan maksudnya apa...
sampe sekarang belum ketemu jawabnya

Ya begitulah keaadaannya, ekonomi kerakyatan dijadikan issue hangat dalam kampanye pada pilpres nanti, dikemas sedemikian rupa hanya untuk kepentingan sesaat, padahal sebenarnya program itu harus dilakukan secara berkesinambungan, siapaun yang berkuasa nantinya.

Kelemahan saat ini adalah kita tidak memilki lagi GBHN yang jelas, sehingga tujuan negarapun menjadi berubah-rubah, padahal pembangunan ekonomi secara umum dipandang sebagai suatu masalah multidimensional yang mencakup segala aspek dan kebijaksanaan yang komprehensif, baik ekonomi maupun nonekonomi. Karena itu, penting menentukan sasaran pembangunan, agar tiap kebijakan ekonomi berdampak pada kehidupan rakyat yang lebih baik.

Salam

seng penteng wareg

kaya miskin sama saja......................sama-sama merusak lingkungan

Haruskah kemiskinan hanya menjadi lipstik daya tarik bagi para politisi yang sedang memperebutkan kursi kekuasaan

waduh, pelajaran ekonomi dari si Antok nih. puyeng akh!

saya ndak nyambung dengan bahasa ekonomi yang kadang ketinggian itu mas, wis pokok budhal isuk mulih bengi, awal bulan gajian, akhir bulan entek. budhal isuk maneh, mulih bengi maneh, awal bulan gajian maneh. muter wae. hehe

Hidup rakyat Indonesia...

rakyat, kemiskinan hanya dijadikan komoditas kampanye saja...

pidato?
nek jare kancaku. ra beras ra menir, ra nggagas ra mikir...

sing penting jatah urip dan kesempatan tersedia dengan merata, kuwi jenenge ekonomi kerakyatan...

selama pelajaran ekonomi paling dasar menganjurkan untuk mencari keuntungan sebesar2nya dengan modal yang seminim2nya.. maka sepertinya ekonomi dengan label apapun akan tetap memunculkan monster2...

Memang dunia penuh anomali mas... apalagi pejabat. Kita tunggu aja bukti nyatanya nanti...

Skeptis.... kita flashback sebentar....
Para pemimpin negeri ini semua ingin mengangkat derajat ekonomi "wong cilik" (karepe),
sayang pelaksanaannya "ora niat" menguap ditengah jalan, para pelaksananya doyan duwit kabeh...!! Ndak ada pengawasan ..
Konsep ekonomi kerakyatan seperti apakah yang akan ditawarkan mr. Boed ini...

dapatkah semua terwujud?

hmm, sebenarnya ekonomi kerakyatan tu konkrit tindakan nyatanya seperti apa ya?

wong banyak orang yg ga miskin aja susah tuk maju lagi ketiban resesi, seperti apa tindakan utk memajukan rakyat miskin?
sudah puluhan taun ganti presiden, tp kebanyakan rakyat mala ga sadar apa bedanya bagi mereka

Ekonomi Syari'ah? Seperti oase yg semakin nyata. Semoga bukan fatamorgana. Kalaupun iya, yg penting rakyat berperokonomian sejahtera.

aku bingung,
sak jane ekonomi kerakyatan ki opo?
bagiku sing penting adalah kemakmuran rakyat
dan kesejahteraan bersama.
arep ekonomi islam yo keneng, ekonomi kerakyatan oleh
ekonomi kapitalis ora popo, ekonomi marxian yo entuk.
yang penting makmur dan sejahtera..