Judul diatas memberikan pengertian kepada kita bahwa kebangsaan kita bukanlah sesuatu yang bersifat bulat dan tetap. Kita lihat umpamanya, bahwa pada abad ke-6 masehi kerajaan Sriwijaya di Sumatra Selatan telah di datangi oleh Fahien, yang menyebarkan agama Budha di daerah Sriwijaya. Ketika kemudian Sriwijaya mengirimkan orang-orang Budha ke pulau Jawa pada abad ke-8 maka mereka mendarat di pelabuhan Pekalongan dan meneruskan perjalanan ke Selatan melalui Keras, Kajen dan sebagainya. Mereka mendaki gunung Dieng, dan mendapati kerajaan Kalingga yang beragama Hindu. Kerajaan Kalingga itu dibiarkan saja mengikuti agama Hindu, dikawasan yang sekarang bernama kabupaten Wonosobo. Orang-orang Budha itu melanjutkan perjalanan melalui Kabupaten Magelang, dan mendirikan Candi Borobudur yang beragama Budha. Sebagian dari orang-orang Sriwijaya itu melanjutkan perjalanan ke daerah Yogyakarta. Di sana mereka mendirikan kerajaan Kalingga, tapi beragama Budha.

Mungkinkah ada hubungannya antara kehidupan yang semakin kompleks ini dengan jumlah dan jenis Undang-undang yang diterbitkan ataukah memang jika bisa dibuat sulit mengapa harus dipermudah. Saat ini banyak ragam tentang perikehidupan ini yang diatur dengan undang-undang, mengapa harus diundangkan entahlah, seperti macam-macam jenis Rancangan undang-undang yang ada seperti Rancangan undang-undang Badan hukum Pendidikan yang menuai banyak protes, karena dianggap akan mempermahal dan melegalkan mahalnya biaya-biaya dalam persekolahan. Rancangan Undang-Undang Dosen, Guru, Notaris, dan lain sebagainya, malah bikin aneh dan menjadi tidak fokus sama sekali.

Mengapa tidak ada Undang-undang induk atau pokok saja kemudian diatur dengan pelaksanaan sesuai dengan kebijakan lokal atau peraturan dibawahnya dengan lebih detail dan mengerucut. Entah juga karena sebuah upaya untuk mengajak bingung dan lupa dengan esensi undang-undang dasar yang sudah cukup apik sekali.